Policy Brief: Stok Beras Melimpah, Harga Tetap Tinggi: Optimalisasi Penyaluran CBP melalui SPHP

Pemerintah berhasil meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga 5,2 juta ton pada Juni 2026, tertinggi sepanjang sejarah. Namun, peningkatan pengadaan yang belum diimbangi penyaluran memadai menyebabkan ketidakseimbangan pengadaan dan penyaluran, sehingga harga beras tetap berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan menjadi penyumbang inflasi. Pada Juni 2026, rata-rata harga beras mencapai Rp13.525–Rp15.864/kg, sementara HET berada pada Rp13.500–Rp15.800/kg. Beras juga menjadi penyumbang inflasi selama 6 bulan berturutturut, dengan inflasi sebesar 3,98% (yoy) pada Juni 2026. Analisis mengidentifikasi tiga penyebab utama, yaitu rantai distribusi yang panjang, struktur pasar yang cenderung oligopolistik, dan penyelenggaraan CBP yang belum optimal. Penyelenggaraan CBP ditetapkan sebagai akar masalah prioritas karena berada dalam kewenangan pemerintah dan dapat diintervensi dalam jangka pendek hingga menengah. Lima alternatif kebijakan yang diusulkan meliputi: (1) penyesuaian laju pengadaan CBP, (2) penetapan stok ideal CBP dengan mempertimbangkan rekomendasi FAO dan APTERR, (3) peningkatan penyaluran SPHP minimal 1,5 juta ton, (4) penyaluran Bantuan Pangan kepada masyarakat Desil 1, dan (5) hilirisasi produk turunan beras. Berdasarkan Grid Analysis, alternatif terbaik adalah peningkatan penyaluran SPHP menjadi minimal 1,5 juta ton melalui distribusi di pasar rakyat dan ritel modern dengan kemasan 5 kg dan 2 kg di daerah priotias sesuai preferensi konsumen. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan pasokan beras di tingkat konsumen dan menurunkan harga hingga stabil di bawah HET, terutama pada periode penyaluran September–Desember 2026. Implementasi rekomendasi memerlukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) akibat peningkatan target penyaluran serta koordinasi lintas sektor. Bapanas berperan sebagai pengambil kebijakan utama, Perum BULOG sebagai operator, dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Keuangan, dan Satgas Pangan.