Policy Brief: Optimalisasi Penggunaan Kapal Nasional untuk Mengurangi Defisit Transaksi Jasa Transportasi

Policy Brief ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan optimalisasi penggunaan kapal nasional dalam kegiatan ekspor komoditas sumber daya alam strategis dalam rangka mengurangi defisit transaksi jasa transportasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai US$7,1 miliar pada tahun 2025. Belum optimalnya penggunaan kapal nasional dipengaruhi oleh tiga akar masalah, yaitu (i) penggunaan term of trade Free on Board (FOB) yang membatasi kendali eksportir dalam menentukan jasa pengangkutan; (ii) keterbatasan ketersediaan kapal nasional yang sesuai dengan kebutuhan ekspor; dan (iii) belum optimalnya implementasi regulasi kewajiban penggunaan angkutan laut nasional. Policy Brief ini mengevaluasi tiga alternatif kebijakan, yakni (i) perubahan term of trade dari FOB menjadi minimal CFR/CIF; (ii) peningkatan ketersediaan kapal nasional melalui charter dan pembangunan kapal di dalam negeri; serta (iii) penguatan pengawasan implementasi regulasi. Berdasarkan hasil analisis, perubahan term of trade dari FOB menjadi minimal Cost and Freight atau Cost, Insurance, and Freight (CFR/CIF) secara bertahap direkomendasikan sebagai kebijakan utama. Rekomendasi ini penting untuk menangkap potensi pasar jasa angkutan laut nasional yang diestimasi mencapai US$2,82 miliar dari ekspor 2 (dua) komoditas utama Indonesia yakni batubara dan CPO, mengurangi defisit neraca jasa transportasi barang secara bertahap hingga sebesar 39% baseline tahun 2025, menambah penerimaan negara melalui PPh Pasal 15, PPh Pasal 26, dan PPh Badan Pasal 17 dan meningkatkan utilitas industri pelayaran nasional.