Policy Brief: Mengapa VAT Refund for Tourist Belum Optimal: Syarat Klaim yang Belum Dievaluasi Secara Berkala

Apa. Fasilitas VAT Refund for Tourists yang berlaku sejak 2010 belum dimanfaatkan secara optimal. Data terakhir DJP menunjukkan hanya sekitar 3.000–4.000 klaim per tahun dengan nilai pengembalian Rp11,2 miliar (2018) di tengah 15–16 juta kunjungan wisatawan mancanegara; setelah 2019 tidak ada publikasi data. Mengapa. Analisis pohon masalah menemukan tiga akar masalah yang seluruhnya berada pada regulasi: parameter syarat klaim dalam PMK 81/2024 (PPN minimal Rp500.000, setara belanja Rp4,54 juta, dan batas per faktur Rp50.000) yang belum pernah dievaluasi secara berkala sejak 2010, cakupan pintu keluar yang dibatasi lima bandar udara oleh KMK tahun 2010–2011, dan persyaratan toko peserta dalam PER-17/PJ/2019 yang hanya membuka pintu bagi PKP. Analisis USG menempatkan syarat klaim sebagai akar paling mendesak karena bersifat gatekeeping. Bagaimana. Tiga alternatif dinilai dengan matriks kriteria Bardach; terpilih penurunan PPN minimal menjadi Rp100.000 per kunjungan, penghapusan batas per faktur, dan peninjauan tiga tahunan. Nilai Rp100.000 dipilih karena merupakan ambang tertinggi yang masih di bawah rata-rata belanja ritel wisatawan pada seluruh triwulan 2025 (USD 134–152). Siapa. Kemenko Perekonomian melalui Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga mengoordinasikan; Kementerian Keuangan (BKF, DJP) melaksanakan perubahan PMK; Kemenpar, Kemendag, dan asosiasi ritel menyiapkan sisi penawaran dan informasi.